lotusyouthcouncil.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pendidikan dasar merupakan hak setiap warga negara yang wajib negara penuhi. Dalam putusan terbarunya, MK menyatakan bahwa negara tidak boleh membiarkan peserta didik terhalang mengakses pendidikan dasar hanya karena masalah ekonomi. Hak atas pendidikan dasar tidak boleh bergantung pada status sekolah negeri atau swasta. Negara tetap memikul tanggung jawab konstitusional untuk memastikan semua anak bisa mengenyam pendidikan dasar tanpa hambatan.
Keterbatasan Sekolah Negeri Bukan Alasan Halangi Pendidikan
MK menyoroti keterbatasan jumlah sekolah negeri di berbagai wilayah. Banyak daerah belum memiliki cukup SD dan SMP negeri untuk menampung semua peserta didik. Akibatnya, sebagian besar siswa terpaksa bersekolah di lembaga swasta. Negara tidak bisa mengabaikan realitas ini dan membiarkan anak-anak dari keluarga kurang mampu menanggung biaya pendidikan di sekolah swasta. Negara harus hadir dan mengambil langkah untuk menutup celah tersebut.
Perintah MK Dorong Pemerataan Akses Pendidikan Dasar
Melalui putusan ini, MK mendorong pemerintah untuk segera mengambil kebijakan yang menjamin pendidikan dasar di sekolah swasta dapat diakses secara gratis. Pemerintah bisa memberikan subsidi langsung atau menanggung seluruh biaya pendidikan siswa dari keluarga tidak mampu. Dengan demikian, anak-anak tetap memperoleh hak pendidikan yang setara tanpa memandang kemampuan finansial orang tua mereka.
Konstitusi Jadi Landasan Kuat Putusan MK
MK merujuk langsung pada Pasal 31 UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar tanpa pungutan. MK menilai bahwa ketentuan ini mencakup semua bentuk satuan pendidikan, termasuk swasta, terutama ketika sekolah negeri tidak tersedia. Negara tidak boleh memindahkan beban biaya pendidikan kepada peserta didik atau keluarganya.
Langkah Selanjutnya Bergantung pada Pemerintah
MK telah menjalankan tugasnya sebagai pengawal konstitusi. Kini, pemerintah pusat dan daerah harus menindaklanjuti putusan ini dengan kebijakan nyata. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama pemerintah daerah wajib menyusun mekanisme pendanaan yang adil dan tepat sasaran. Tujuannya agar anak-anak Indonesia dapat menikmati pendidikan dasar yang layak tanpa harus khawatir soal biaya.
Putusan MK Sebagai Penguat Prinsip Keadilan Sosial
Putusan MK ini memperkuat prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia . Negara tidak boleh menciptakan ketimpangan akses pendidikan hanya karena status sekolah. Semua anak memiliki hak yang sama untuk belajar dan berkembang. Dengan memberikan pendidikan dasar gratis di sekolah swasta, negara menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat kecil dan memastikan masa depan generasi muda tetap terjaga.
